Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, atau Kemitraan, didirikan pada tahun 2000 setelah pemilihan umum yang bebas dan adil pertama di Indonesia selama dua generasi pada tahun 1999. pemilu bersejarah ini merupakan sebuah langkah penting menuju bergerak Indonesia melampaui masa otoriter dan menuju masa depan yang demokratis. Kemitraan didirikan sebagai dana perwalian multi donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP). Kemitraan didirikan dan dipimpin oleh sejumlah pemimpin terkemuka Indonesia dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pada tahun 2003 Kemitraan menjadi badan hukum independen, yang terdaftar sebagai asosiasi hukum sipil non-profit. Pada saat ini bersamaan tetap program UNDP berhasil sampai akhir 2009. Sejak awal tahun 2010 Kemitraan telah mengambil tanggung jawab fidusia penuh dan akuntabilitas program dan perkembangan.

TUJUAN KAMI

Tata kelola yang baik adalah partisipatif, konsensus berorientasi, akuntabel, transparan, reponsif, efektif dan efisien, adil, dan inklusif serta mengikuti aturan hukum. Menjamin bahwa korupsi diminimalkan, pandangan minoritas diperhitungkan dan bahwa suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat didengar dalam pengambilan keputusan.

• Visi kami adalah untuk membangun pemerintahan yang adil, demokratis, dan berkelanjutan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
• Misi kami adalah untuk menyebarkan, memajukan, dan melembagakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah, masyarakat sipil dan sektor usaha. Tata kelola yang baik mendukung warga negara dan hak asasi manusia, kesetaraan gender, secara sosial dan ekonomi terpinggirkan, dan kelestarian lingkungan.

KEMITRAAN bekerja pada tiga bidang:

• Untuk mendukung inisiatif difokuskan pada transformasi pemerintahan dalam lembaga publik – membangun kapasitas dari dalam. 
• Penguatan kapasitas masyarakat sipil, sektor swasta dan kelompok non-negara lainnya untuk menuntut dan reformasi tata kelola – menerapkan tekanan dari luar. 
• Untuk  menyelaraskan kegiatan reformasi pemerintahan dan untuk mendorong transformasi melalui jaringan kemitraan – pendekatan multi-stakeholder.

Lebih lanjut mengenai KEMITRAAN dapat dibaca melalui Profil Organisasi kami yang dapat diunduh di sini.

Fokus utama KEMITRAAN adalah malakukan advokasi terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk di dalamnya tata kelola lingkungan dan perubahan iklim (environmental and climate governance). Strategi Kebijakan yang berkelanjutan terkait Perubahan Iklim meliputi upaya-upaya Adaptasi dan Mitigasi. Sebagai salah satu strategi kebijakan yang berkelanjutan, SGS mendorong adanya peluang pendanaan perubahan iklim (Climate Finance) sebagai bentuk pengejawantahan antara kebijakan dan implementasi kongkret upaya-upaya penanggulangan perubahan iklim, baik adaptasi maupun mitigasi. Untuk itu, KEMITRAAN memutuskan untuk terlibat langsung sebagai Entitas Pelaksana Nasional (National Implementing Entity atau NIE ) dari Adaptation Fund (AF) dan sebagai Entitas Terakreditasi (Accredited Entity) dari Green Climate Fund (GCF), serta juga sebagai Lembaga Perantara pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Selain mengelola dan manyalurkan dana dari lembaga-lembaga pendanaan perubahan iklim tersebut, KEMITRAAN juga berkesempatan untuk ikut melakukan implementasi kegiatan yang berkaitan dengan perubahan iklim, salah satunya dengan implementasi kegiatan adaptasi perubahan iklim di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Strategi ini dilakukan untuk mampu secara efektif mendorong pemerintah daerah di wilayah-wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim untuk menginisiasi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi peribahan iklim serta perbaikan dan/atau pelestarian lingkungan. Praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah-wilayah dampingan ini menjadi penting sebagai modal untuk memperbaiki kebijakan pembangunan daerah ke arah yang lebih berwawasan lingkungan dan penanganan dan/atau pencegahan dampak perubahan iklim berdasarkan bukti-bukti konkret yang telah diimplementasikan di lapangan.

Melalui BASKARA (Basis Analisis Kerja SGS dalam Program & Angka) KEMITRAAN bersama para Mitra dan Stakeholders terkait bisa melacak seluruh kegiatan yang telah dan sedang berjalan di wilayah-wilayah target sesuai dengan yang tercantum pada peta.