(Output 1.1.1, Activities 1.1.1.1)

Secara umum aktivitas – aktivitas pada komponen ini menitikberatkan pada aspek (1) adanya akses legal masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan dengan pembentukan 10 Kelompok Tani Hutan, (2) perlindungan hutan dengan melakukan rehabilitasi lahan dengan system agroforestry yang mendorong pangan hutan melalui pembangunan 3 nursery (rumah bibit), dan (3) peningkatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan 10 home industry.

Data

(Output 1.1.1, Activities 1.1.1.1)

Rencana rehabilitasi akan dilakukan melalui penanaman pangan hutan berupa tanaman sukun, pala, dan durian. Selain itu juga, akan ditanaman tanaman kayu-kayuan berupa buangin dan uru. Luas kawasan hutan yang akan ditanami pada Desa Karre Limbong sebesar 8 Ha, Desa Sapan Kua-kua sebesar 5,4 Ha, serta Kelurahan Bokin sebesar 4,9 Ha. Atau total luasan yang akan direhabilitasi di Kabupaten Toraja Utara sebesar 18,3 Ha dengan tutupan lahan yang didominasi oleh semak belukar dan tanah terbuka berdasarkan hasil groundcheck dan foto udara yang didapatkan oleh tim.

Data

(Output 1.1.2, Activities 1.1.2.3)

Komoditi yang akan ditanam dalam kegiatan rehabilitasi ini adalah jenis komoditi pangan hutan sebagai alternatif pangan pokok yang bernilai komersial. Pemilihan komoditi menekankan pada komoditi pangan hutan yang biasa diusahakan oleh masyarakat dengan nilai ekonomi tinggi, kesesuaian lahan dan juga tetap memperhatikan nilai-nilai perlindungan kawasan. Untuk mewujudkan kegiatan tersebut, maka perlu dilakukan pembangunan rumah bibit (nursery) di beberapa Desa intervensi program sebagai “Bank Benih” untuk tanaman rehabilitasi nantinya.

Data

(Output 1.2.2, Activities 1.2.2.1)

Pada umumnya masyarakat setiap Desa/Kelurahan yang terdapat di Kabupaten Toraja Utara sangat minim pengetahuannya terkait Perhutanan Sosial sehingga sangat perlu untuk dilakukan kegiatan Sosialisasi Perhutanan Sosial di tingkat Desa. Selain daripada itu, kegiatan Pembentukan Kelompok Tani Hutan

Data

(Output 2.1.3, Activities 2.1.3.3)

Dalam pengusulan skema perhutanan sosial tersebut, masyarakat harus mengetahui secara mendalam dari awal hingga proses pengelolaan dalam kawasan. Sehingga diperlukan suatu kegiatan pertemuan untuk menyusun secara partisipatif proposal pengusulan perhutanan sosial, agar masyarakat dapat dijadikan sebagai subjek dalam pengelolaan.

Data